Recent Articles

Tampilkan postingan dengan label Tifatul Sembiring. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Tifatul Sembiring. Tampilkan semua postingan
0
JAKARTA - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring mengatakan, keputusan apakah partainya keluar atau tidak dari koalisi pendukung pemerintah akan ditentukan setelah Presiden Susilo Bambang mengumumkan hasil reshuffle atau perombakan kabinet.

"PKS belum ada sikap. Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Jika sebelum reshuffle kita ambil sikap, kan jadi lucu. Biarlah Presiden bekerja, tenang ambil keputusan," kata Tifatul kepada para wartawan ketika mendampingi Presiden menerima Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong XIII Malaysia, Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Marhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah di Istana Negara, Jakarta, Minggu (16/10/2011).

Ketika ditanya apakah dirinya siap dikeluarkan dari jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II jika dinilai tidak bekerja optimal, Tifatul menjawabnya dengan pantun jenaka. "Ayu Ting Ting naik kopaja, yang penting enggak banyak bicara," ujar Tifatul seraya tersenyum lebar.

Seperti diwartakan, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq mengatakan, sikap politik PKS dalam koalisi tetap akan berbasis pada kontrak koalisi yang telah disepakati bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu dikemukakan Luthfi setelah PKS melakukan Rapat Pimpinan Nasional yang digelar di Jakarta.

"Kita telah putuskan empat sikap kita terkait reshuffle. Salah satunya, sikap kita dalam koalisi akan tetap kepada code of conduct, maupun kesepakatan-kesepakatan khusus lain, yang tercantum dalam kontrak koalisi antara PKS dan Presiden SBY," ujar Luthfi dalam jumpa pers seusai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PKS di Jakarta, Sabtu (15/10/2011).

Dalam hal perombakan kabinet, PKS tetap menilai hal tersebut adalah hak prerogatif presiden. Menurut Luthfi, perombakan tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya Presiden SBY. "Jadi, segala implikasi kebijakan tersebut bukan tanggung jawab mitra koalisi atau yang lainnya," kata Luthfi.

Dalam Rapimnas tersebut, PKS juga berasumsi bahwa perombakan kabinet akan tetap dilakukan berdasarkan pertimbangan objektif, profesionalisme, dan transparansi. Menurut Luthfi, perombakan kabinet juga akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja kabinet dalam persoalan yang membelit pemerintahan serta akan menjadi asumsi tantangan yang akan datang.

"Jadi, kami yakin Presiden akan melakukan hal tersebut dengan baik karena akan sangat mempertaruhkan kredibilitas beliau sendiri," kata Luthfi.[Sumber: Hindra Liu, Laksono Hari W - www.kompas.com/16/2011].
0
Tifatul Sembiring
Jakarta - Mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menyatakan, wartawan terlalu berlebihan dalam menulis berita yang memuat pernyataan Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta, terkait reshuffle kabinet.

Sebelumnya, Antara melaporkan, Anis mengancam akan membuka kontrak politik antara PKS dengan Presiden Yudhoyono jika ada kader partai itu yang dicopot dari kabinet.

Menurut Tifatul, berita PKS mengancam itu tidak benar. "Jadi, Pak Anis ditanya bagaimana sekiranya menteri PKS dicopot? Kan itu pertanyaan wartawan, ya itu hak prerogratif presiden. Tapi kami punya kontrak politik. Wartawan tanya, apakah kontrak politik tersebut bisa dipublikasikan? Bisa jawabannya, supaya kita sama-sama tahu apa isinya. Ditulislah oleh satu dua media, PKS mengancam. Anda (wartawan) aja yang lebay (berlebihan)," katanya, ketika menghadiri Rapat Pimpinan Muslimat NU di Jakarta, Rabu (12/10).

Tifatul menegaskan, partainya tetap akan mengawal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meski seandainya menteri dari PKS dicopot dari kabinet. "Kami dari awal sudah bilang akan mengawal pemerintah dari luar maupun dalam," kata Tifatul ketika menghadiri Rapat Pimpinan Muslimat NU di Jakarta, Rabu (12/10).

Oleh karena itu, Tifatul membantah pemberitaan media yang menyebutkan PKS mengeluarkan kalimat ancaman terkait isu reshuffle kabinet.

Tifatul pun mengakui tidak risau jika dicopot dari jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika, karena itu merupakan hak prerogatif presiden. "Siap nggak siap itu hak prerogratif presiden. Sama aja nyawa Anda mau dicabut malaikat. Emang mau ditanya dulu?" katanya.

Presiden Yudhoyono, melalui pertimbangan yang matang, kata Tifatul, bukan orang yang mudah terprovokasi dan bukan orang yang emosional. "Tentu beliau sudah memikirkan masak-masak ke depan bagaimana pembangunan ini tetap berlangsung. Stabilitas politik, keamanan, ini nggak bisa digonjang-ganjing," katanya.

Ditambahkannya, isu reshuffle hanya ramai di luar karena di dalam kabinet masih tenang-tenang saja dan berjalan normal. [EL, Ant][Sumber: gatra.com/13/10/2011]
0
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana menghadiri resepsi pernikahan Nur Shabarina Sembiring, putri pertama Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring. Selain SBY, Wakil Presiden Boediono juga dijadwalkan hadir.

"Kalau RI-1 dan RI-2 pasti datang juga beberapa menteri juga akan datang, tapi saya belum tahu pasti nama menteri yang akan datang," kata staf Menkominfo, Nur Arif, di Sasono Langen Budaya, Jakarta, Sabtu 8 Oktober 2011.

Dari pantuan VIVAnews.com, pengamanan di Sasono Langen Budaya sudah mulai diperketat. Sudah tampak kendaraan barakuda dan beberapa Pasukan Pengaman Presiden. Sementara, tamu juga mulai hadir.

Nur Shabarina dipersunting oleh Fathan Qastholani. Bertindak sebagai saksi dari putri Tifatul dalam akad nikah adalah Menteri Riset dan Teknologi, Suharna Surapranata. Sama seperti Tifatul, Suharna juga merupakan menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dari Partai Keadilan Sejahtera. Tifatul merupakan mantan Presiden PKS.

Shabrina dan Fathan adalah kawan semasa belajar di Pondok Pesantren Nurul Fikri, Serang. Akad nikah keduanya pagi ini hanya dihadiri oleh keluarga besar kedua mempelai. Hanya ada beberapa tamu undangan yang berasal dari partai. (adi) [VIVAnews.com].
0
Tifatul Sembiring
Jakarta - Wikileaks mengungkapkan, hubungan antara PKS dan Pemerintah AS tidak selalu berseberangan seperti pada kasus Mentan Anton Apriyantono. PKS pada 2008 malah punya hubungan mesra dan belajar kampanye politik dari AS.

Kawat diplomatik berkode 08JAKARTA54 tertanggal 9 Januari 2008 yang diungkap Wikileaks mengisahkan pertemuan antara Dubes AS Cameron Hume dengan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Bidang Hubungan Internasional Taufik Ramlan Wijaya, dan anggota DPR dari FPKS Zulkieflimansyah.

Mereka berbicara seputar isu keamanan. PKS menyebutkan, separatisme, perubahan iklim dan kejahatan transnasional adalah ancaman terbesar untuk keamanan Indonesia. Nah, PKS juga dalam kesempatan itu berterima kasih pada Hume atas program diplomasi AS yang menguntungkan para pejabat PKS.

"Tifatul berterima kasih pada Dubes atas program diplomasi publik yang sangat menguntungkan para pejabat PKS," demikian laporan itu.

Tifatul mengatakan dirinya bisa berkunjung ke AS pada 2006 lewat International Visitor Program sehingga bisa lebih memahami AS. Zulkieflimansyah juga senang dengan program buku-buku berbahasa Indonesia mengenai AS.

Hubungan baik dengan AS ini membantu PKS memahami proses demokrasi di Negara Paman Sam. Bahkan, Tifatul cs mengakui pengetahuan itu ingin dipraktikkan dalam kampanye politik PKS.

"Program diplomatik AS juga membantu pejabat PKS untuk memahami proses demokrasi AS, sebuah pelajaran yang mereka (PKS) harapkan bisa dipraktikkan untuk kampanye politik mereka," lanjutnya.

Lebih lanjut delegasi PKS ini mengapresiasi kesempatan untuk bisa memahami AS dengan lebih baik dan meminta agar kandidat PKS diikutsertakan dalam program pertukaran. (fay/nrl) [Fitraya Ramadhanny - detikNews.com/16/8/2011]
0
Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring
VIVAnews - Buronan Muhammad Nazaruddin tiga kali bernyanyi di layar televisi. Namun dalam wawancara dengan Metro TV pada Selasa 19 Juli, ada suara latar jingle Sari Roti.

Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring mengatakan, hal itu bisa diperiksa secara forensik. "Bisa jadi lagi ada rekaman drama Sari Roti di Metro TV," kata Tifatul, di Kantor Presiden, Kamis 21 Juli 2011.

Tifatul menambahkan, wawancara dengan Nazaruddin yang dilakukan secara langsung dengan televisi beberapa waktu lalu bisa dilacak. "Secara teknis bisa dilacak. Polisi sudah tahu kok di mana lokasinya," ujar Tifatul. Hanya saja dia enggan menyebut, di mana keberadaan Nazarddin. "Tanya aja Pak Timur," kata dia.

Tifatul menyontohkan, melalui pengiriman pesan pendek bisa dilacak di mana keberadaan seseorang. "Kita bisa tahu dia dari negara mana dalam negeri atau luar negeri," kata dia.

Menteri dari Partai Keadilan Sejahtera  itu mengatakan ada namanya BTS yang melayani. Dari situ, ujar dia, posisi itu bisa diketahui dalam negeri atau luar negeri. "Itu bisa di-trace secara teknis," kata dia.

Tifatul menambahkan, untuk melacak keberadaan Nazaruddin hal tersebut merupakan tugas dari penegak hukum, kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. (umi) [Sumber: vivanews.com]
0
www.famecount.com.
JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring bolehlah disebut sebagai menteri yang paling "gaul" di jagad maya. Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini sangat eksis di jejaring media sosial.

Tak berlebihan jika dikatakan ia satu-satunya menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang paling membuka diri terhadap kritik pedas publik di dunia maya. Tak jarang wacana yang dilontarkan Tifatul menjadi kontroversi dan diskusi panas.

Ternyata, Tifatul juga satu dari sedikit politisi dunia yang eksis di dunia maya. Nama Tifatul tercatat di jajaran 100 politisi dunia dengan pengikut terbanyak di media sosial. Ia menjadi satu-satunya politisi Indonesia yang masuk dalam jajaran 100 besar. Situs pencatat statistik sosial media, www.famecount.com, mencatat, ia berada di urutan ke-24.

Tifatul Sembiring tercatat memiliki 207.219 penggemar di Facebook dan 237.281 pengikut di Twitter. Setiap hari, per 18 Juli 2011, penggemar Tifatul di Facebook bertambah 53 orang. Di Twitter, ia mendulang 286 pengikut baru setiap hari.

Tifatul mengalahkan sejumlah politikus ternama Indonesia lainnya, termasuk Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Politikus Indonesia berikutnya yang tercatat di situs tersebut adalah Prabowo Subianto yang bertengger di urutan 110. Prabowo tercatat memiliki 98.878 penggemar di Facebook dan 1.609 pengikut di Twitter.

Lalu, siapa politikus yang paling populer di dunia? Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Ia tercatat paling top di media sosial dengan 22.056.631 penggemar di Facebook, 9.193.299 pengikut di Twitter,  dan 162.701.678 views di Youtube . [Sumber: kompas.com]
0
Menkominfo Tifatul Sembiring
Jimbaran - Menkominfo Tifatul Sembiring dinilai sukses melakukan kampanye anti pembajakan TV Kabel Berbayar di Indonesia. Atas usaha dan dedikasinya, Tifatul mendapat penghargaan dari pemilik program TV Kabel Berbayar seluruh dunia.

"Bapak menteri menerima award dalam rangka menegakkan hukum dalam bidang pembajakan TV Kabel Berbayar," kata Presiden Direktur PT MNC Sky Vision (Indovision) Rudy Hary Tanoesudibyo dalam jumpa pers The Asia Pasific Pay TV Operators Summit 2011, di Ayana Luxury Resort and Spa, Jimbaran, Bali, Jumat (13/5/2011).

Rudy menjelaskan, selama 2 tahun ini, Menkominfo berhasil menekan jumlah pembajak TV Kabel Berbayar. Dalam 2 tahun, pemerintah telah melakukan upaya pendekatan agar para penyedia TV Kabel Berbayar ilegal menutup usahanya.

"Kita sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Menteri dalam hal penegakkan hukum. Bahkan penegakkan tidak dilakukan sewenang-wenang," terangnya.

Seperti diketahui, jumlah pelanggan TV Kabel Berbayar di Indonesia mencapai 1,2 juta. Sementara jumlah pelanggan ilegal menembus angka 2 juta.

Sementara dalam acara penyerahan penghargaan, Tifatul mengucapkan terima kasih dan dukungannya. Politikus PKS ini mengajak semua pihak untuk terus melawan pembajakan.

"Ada bajak darat dan laut. Kalau ini bisa dibilang bajak udara. Kita harus aware kalau berbisnis tidak boleh mencuri. Membajak itu mencuri dan mematikan kreatifitas," kata Tifatul dalam Closing Ceremony The Asia Pasific Pay TV Operators Summit 2011 Jumat malam.

Tifatul yang malam itu mengenakan batik biru mengaku sangat mengapresiasi penghargaan tersebut. "Penegakkan hukum dalam konteks anti pembajakan merangsang suatu kreatifitas yang positif," jelasnya.

Hadir sekitar 500 undangan dari seluruh dunia seperti seluruh Asia, USA, India, Hong Kong dan Eropa termasuk perwakilan grup media seperti Fox, HBO, BBC, Disney, MGM, dan lain-lain. (ape/ndr) 


[Sumber: http://www.detiknews.com]
0
Jakarta - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring, mengakui bahwa partainya adalah satu-satunya anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi pendukung pemerintah yang belum menandatangani draf kontrak baru koalisi. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika ini, PKS masih mempertimbangkan draf tersebut.

"Ada satu usulan revisi dari PKS," kata Tifatul kepada para wartawan di Jakarta, Kamis (14/4/2011).

Ketika ditanya soal usulan revisi tersebut, Tifatul enggan mengatakannya. "Itu hanya perubahan saja. Kalau (dulu) nuansa umumnya 'benci atau rindu', sekarang 'ku ingin bersamamu selamanya'," kata Tifatul.

Tifatul membantah bahwa PKS keberatan soal kewenangan Presiden dalam merombak susunan kabinet yang tercantum pada draf kontrak koalisi baru tersebut. "Tanpa itu pun, Presiden bisa me-reshuffle kapan saja. Tidak ada kontrak, jika Presiden ingin reshuffle, ya tinggal reshuffle saja," katanya.

Ketika ditanya kabar bahwa Ketua Majelis Syuro PKS Ustaz Hilmi Aminuddin telah bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Setgab, Tifatul tak menjawabnya. "Saya kurang tahu. Saya, kan, di Kemkominfo," katanya singkat.

Secara terpisah, anggota Majelis Syuro PKS lainnya, Hidayat Nur Wahid, mengungkapkan, rapat Majelis Syuro akan digelar Jumat-Sabtu mendatang. Jadwal rapat kali ini dipercepat dari jadwal semula karena ada sejumlah persoalan yang mendesak untuk dibicarakan. Salah satunya membahas ketentuan kontrak baru koalisi.

"Besok itu agenda yang utama sesungguhnya pertama kali bukan terkait dengan masalah surat-suratan itu. Agenda utama terkait dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai untuk verifikasi parpol di 2014, harus dilakukan pengesahan AD/ART. Atas dasar itulah akan dibentuk struktur partai dan sebagainya, sesuai dengan UU tentang partai politik dan pemilu yang terbaru dan itu harus dilakukan sekarang karena tenggat untuk verifikasi itu adalah bulan Agustus," katanya.

"Tetapi agenda koalisi, mengikut berikutnya, ya nanti bagaimana hasil berikutnya, tunggu saja hari Sabtu," tambah Hidayat.

Sumber: http://kompas.com
0
Menkominfo Tiffatul Sembiring
Jakarta - Mantan Presiden PKS yang juga menjabat sebagai Menkominfo Tiffatul Sembiring menilai mundurnya Arifinto patut dijadikan contoh supaya pejabat yang bersalah atau gagal dapat mengundurkan diri.

“Beliau ini memilih mundur itu patut dicontoh, sekarang kan banyak pejabat yang terbukti bersalah, gagal tetapi tetap saja gagal,”ujar Tifatul, sebelum sidang paripurna di kantor presiden, Selasa (12/4).

Menurutnya, mundur Arifinto merupakan salah satu tanggung jawab kepada publik. Namun perlu diingat, lanjut dia, beliau ini tidak membuat video porno.

“Jadi jangan mengadili orang juga, dia tidak membuat video porno. Beliau dikirimi link itu kemudian dia buka itu kesalahannya,” paparnya. Walaupun demikian, Tifatul mengakui kasus ini akan mempengaruhi citra PKS.

Soal rencana digital forensik Kominfo yang dilakukan terhadap Ipad milik Arifinto, menurut Tifatul masih akan menunggu badan kehormatan DPR. Pasalnya pihaknya sendiri bukan merupakan aparat penegak hukum melainkan membantu penegak hukum.

“Ini kita serahkan kalau ada request dari mereka karena undang-undangnya demikian, aturannya demikian harus ada request dari Badan Kehormatan DPR. Karena beliau anggota DPR,”terangnya.


http://www.republika.co.id
0
JAKARTA - Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring mengakui belum ada komunikasi antara Ketua Mejelis Syuro PKS dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pascapernyataan Presiden tentang evaluasi koalisi. Tidak adanya komunikasi tersebut menunjukkan hubungan PKS dengan Presiden tidak ada persoalan.

“Berarti tidak ada masalah, karena kita back bone (tulang punggung koalisi) kan,” ujar Tifatul ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (6/4). Untuk itulah, ia yakin PKS akan tetap berada di dalam koalisi hingga akhir periode pemerintahan SBY-Boediono. “Ya doa kita begitu ya, sampai 2014. Oke ya,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu.

Sebelumnya, Wakil Sekjen PKS Mahfudz Shiddiq mengatakan, PKS juga tak kunjung diajak berkomunikasi mengenai rencana revitalisasi mekanisme di Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi pendukung pemerintahan. Bahkan rencana pertemuan antara Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin dan Presiden SBY belum ada tindak lanjutnya.

Mahfudz mengatakan, PKS masih akan menunggu realisasi pertemuan antara Hilmi dan SBY dalam bersikap terhadap perkembangan koalisi. Bahkan untuk membahas mengenai koalisi tersebut, PKS menggelar rapat koordinasi antara Dewan Pengurus Pusat, bersama Hilmi di Lembang Jawa Barat, Kamis (31/3).

Dalam kesempatan itu pula, Mahfudz menceritakan bahwa Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq mengeluhkan adanya informasi bahwa Presiden SBY dijadwalkan bertemu dengan Hilmi. Namun hingga hari ini belum ada kepastian.

“Menurut Luthfi, kebijakan koalisi di PKS diputuskan okeh majelis syuro, maka pembicaraan antara Hilmi dengan SBY jadi pintu masuk agenda itu. PKS masih menunggu konfirmasi rencana pertemuan ini,” ujar Mahfudz. (Mad/OL-8)

Sumber: mediaindonesia.com
0
VIVAnews - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring aktif mengkampanyekan gerakan internet sehat melalui akun Twitternya. Di tengah kontroversi Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Konten Multimedia, Tifatul memunculkan beberapa item internet sehat menurutnya.

Posting pertamanya, mengajak segenap lapisan masyarakat melakukan gerakan internet sehat. "Termasuk pemerintah, media, orang tua, sekolah dari lintas segmen," kata Tifatul beberapa hari lalu.

"Menkominfo sudah mulai menggesa sosialisasi gerakan berkode #internetsehat ini. "Sangat baik jika didukung aktif juga oleh seluruh komunitas pengguna intrnet di Indonesia," kata mantan Presiden PKS itu.

Berikut poin-poin gerakan internet sehat yang dikampanyekan Tifatul:
1.  Jangan sembarang cantumkan data pribadi dan foto privat di internet;
2.  Jangan asal berkomentar negatif, tanpa solusi dan marah-marah tak jelas;
3.  Selalu mendampingi dan membimbing anak di bawah umur saat berinternet. Mengarahkan/memberitahu yang boleh/tak boleh;
4.  Orangtua kenali dan manfaatkan parental software untuk blok halaman-halaman yang tidak sesuai umur anak;
5.  Pahami nilai etika dan tanamkan ke anak-anak bahwa di internet pun perlu etika dan nilai

Dan Anda masih bisa menambahkan poin-poin gerakan yang dipopulerkan Tifatul dan sejumlah followernya di Twitter ini. Caranya, Anda tinggal mem-follow @tifsembiring dan mengirimkan usulan.

Sumber : vivanews.com
0
VIVAnews - Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Konten Multimedia (RPM Konten) belum sampai ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring juga belum baca isi RPM Konten.

"Orang-orang ribut soal RPM Konten multimedia. Saya sendiri belum baca RPM itu apalagi tanda tangan. Sebab itu dirancang dari tahun 2006," kata Tifatul Sembiring dalam pesan singkatnya kepada Wakil Pemimpin Redaksi antv Uni Z Lubis, Kamis 18 Februari 2010.

Pesan singkat itu diterima Uni Lubis sekitar pukul 15.01 WIB. Dalam pesan singkat itu, Tifatul mengatakan masih berada di Barcelona.

"Sudah satu minggu di luar negeri, sebelumnya ke Swedia," tulis Tifatul seperti disampaikan Uni Lubis kepada VIVAnews.

Sebelumnya, Presiden SBY sendiri menegaskan tahapan RPM Konten belum pada tingkatan pembahasan di Presiden. Belum pula dibahas di Kementerian yang bersangkutan.

"Kembali saya sebutkan, yang jelas belum pada tingkatan Presiden bahkan belum pada menteri yang bersangkutan," kata Presiden SBY sebelum membuka rapat paripurna kabinet di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Februari 2010.

Sebelumnya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai, RPM Konten itu pada intinya melarang penyelenggara jasa internet untuk mendistribusikan konten yang dianggap ilegal (pasal 3 sampai 7), dan mewajibkan memblokade serta menyaring semua konten yang dianggap ilegal (pasal 7 sampai 13) dan pembentukan Tim Konten sebagai lembaga sensor (pasal 22 sampai 29).

PDI Perjuangan (PDIP) juga menolak RPM Konten. PDIP menilai banyak pasal-pasal yang bertentangan dengan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sumber : www.vivanews.com
0
     Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Konten dan Multimedia sudah tersebar luas. Tanggapan berbagai kalangan juga bertubi-tubi. Bahkan para pihak yang tak sepakat dengan isi rancaan tersebut mengadakan konprensi pers di Hotel Akmani Jakarta Pusat tadi siang (17/02).  Namun Menteri Tifatul Sembiring yang saat ditelepon Taufik dari Tempo masih berada di Barcelona Spanyol tak mengetahui isi rancangan itu. "Saya belum tahu rancangan yang mana kenapa diributkan saat saya sedang berada di luar negeri"katanya.

     Rancangan itu menurut Tifatul sudah ada sejak zaman Menteri Komunikasi dan informatika masih dijabat oleh Muhammad Noeh (2006). "Saya tak tahu rancaan yang mana yang dirbutkan. klo saya mau komentar saya  mau baca dulu"ujarnya.

     Menurut Menteri Tifatul sudah seminggu meninggalkan indonesia untuk hadir dalam pertemuan di Swedia dan Barcelona Spanyol. "kalaupun ada tak mungkin akan disahkan dalam waktu dekat"katanya.

     Tifatul merasa heran dirinya dihujat di Twitter dalam kasus rancangan peraturan yang beredar itu. "kalau saya bisa jawab saya balas,"katanya. Menteri asal Partai keadilan Sejahtera itu menjamin tak akan mengekang kebebasan  pers. "saya kan juga dulu orang media. Saya tak akan mengekang. Saya cuma mendorong agar bila terjadi konflik diselesaikan secara hukum jangan dengan kekerasan. (AT)

Sumber : www.tempointeraktif.com
0

INILAH.COM, Bogor - Presiden PKS Tifatul Sembiring enggan secara gamblang menjelaskan posisi menteri apa nanti yang akan didudukinya. Namun pihaknya mengaku kalau dari arahannya kemungkinan ke Menkominfo.


"Arahannya sih ke situ (Menkonminfo), tetapi pastinya biar Presiden yang menentukan," kata Tifatul di kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Sabtu (17/10).

Dia melanjutkan, karena dari pembicaraan tadi, konsentrasi presiden adalah soal teknologi dan informasi. Bagaimana meningkatkan kualitas informasi.

Sementara dalam penjelasannya, Tifatul membeberkan hal-hal yang dia bicarakan dengan SBY, antara lain bagaimana kemampuan informasi dan teknologi Indonesia.

"Dalam tataran internasional yang penuh persaingan ketat, kita perlu meningkatkan kemampuan informasi dan teknologi. Kalau dulu kita berbasis pada agrikultur, sekarang soal dunia informasi, dan ilmu pengetahuan," katanya.

Karena itu ke depan, lanjut dia, pemerintah hampir pasti membawa kemajuan informasi pada pendidikan. Misalnya dalam program learning dan high technology. Semua lingkungan pemerintahan akan disertakan sistem informasi yang bagus, sehingga bisa mempermudah prosedur dalam pemerintahan, serta dapat mengurangi angka KKN, dan korupsi. [sss]

Sumber : www.inilah.com

0

INILAH.COM, Jakarta - PKS dinilai memerlukan seorang tokoh atau figur sentral untuk bisa memenangi Pemilu 2014 mendatang. Meskipun secara organisatoris partai berbasiskan dakwah ini solid.

"PKS memang perlu memunculkan tokoh ideologi dan mesin partai untuk kepentingan pemenangan Pemilu 2014," kata Presiden PKS Tifatul Sembiring saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS di Jakarta, Minggu (11/10).

Menurut Tifatul, tuntutan agar PKS memiliki tokoh atau figur sentral sudah semakin kuat dan mulai terasa dibutuhkan. Selama ini, tuturnya, PKS memang terlalu konsentrasi pada sistem pengkaderan. Sehingga tidak ada yang menjadi tokoh sentral di PKS.

Namun, Tifatul melanjutkan, pada Pemilu 2014 mendatang PKS akan mengusung tokoh yang dianggap mampu. Selain itu, tokoh tersebut harus dipersiapkan dari sekarang dan akan dimulai pada Musyawarah Nasional PKS pada April 2010.

Kepada jajaran kader dan pengurus PKS di seluruh Indonesia, ia mengatakan, untuk mendapatkan citra yang baik dari masyarakat, PKS tidak perlu mengubah karakter yang selama ini sudah dijalankan. Yakni dengan terus memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai hal itu.

Dituturkan dia, Rakernas PKS telah menghasilkan sejumlah rekomendasi dari 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) untuk disampaikan pada Munas PKS April 2010, yang terkait dengan target dan program kerja PKS menghadapi Pemilu 2014. [*/jib]

Sumber : www.inilah.com

0

JAKARTA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring, merasa partainya “dikerjain” oleh partai lain terkait pemilihan Ketua MPR periode 2009-2014. Dalam sidang paripurna MPR, Sabtu (3/10) malam, PKS akhirnya gagal mengusung Hidayat Nur Wahid menjadi Ketua MPR. “Yang lebih tepat bahasanya, PKS dikerjain,” kata Tifatul dihubungi Republika, Ahad (4/10).


Pada sidang Paripurna semalam, PKS sebenarnya siap bertempur melawan koalisi besar yang mengusung Taufik Kiemas, dengan menggandeng Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Namun, terang Tifatul, sikap PKB tiba-tiba berubah mendukung Taufik Kiemas sesaat sebelum sidang Paripurna digelar. “Itu yang saya kecewa udah mau masuk paripurna, dia (PKB) katakan mundur dari kesepakatan,” tambah Tifatul.

Menurut Tifatul paket pimpinan MPR yang diajukan PKS sebenarnya cukup baik dengan memperhatikan keterwakilan unsur daerah. Dibanding paket 4:1 (empat wakil partai dan satu dari DPD) yang diajukan koalisi partai besar seperti Partai Demokrat, PDIP dan Partai Golkar, paket yang diakukan PKS menawarkan tiga wakil DPD dan dua dari partai (2:3).

Meski kans kemenangan melawan koalisi besar yang mengusung Taufik Kiemas kecil, menurut Taufik, yang paling penting adalah semangat patriotik perlawanannya. Arogansi kekuasaan yang dicerminkan koalisi besar agar pemilihan Ketua MPR ditentukan secara aklamasi dan mengurangi keterwakilan daerah di MPR, tegas Tifatul harus dilawan. “PKS abstain kemarin itu,” tambnah Tifatul.

Gagalnya PKS menjadikan Hidayat Nur Wahid menjadi Ketua MPR, lanjut Tifatul, tidak berarti PKS “tidak kebagian apa-apa” di parlemen. Posisi wakil ketua DPR dan anggota DPR yang mencapai 57 orang, sebut Tifatul, sebagai kekuatan PKS di parlemen. Adapun soal komitmen dukungan tehadap Hidayat yang sebelumnya diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Tifatul enggan mengomentarinya. “Saya masih optimistis koalisi ini (PKS-Demokrat –red) masih bisa bekerja sama,” kata Tifatul. dri/pur

Sumber : www.republika.co.id

0
Tifatul meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhati-hati menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan penghitungan kursi tahap dua. Jangan sampai langkah yang diambil oleh KPU akan menimbulkan permasalahan baru.

Jakarta - Khawatir gerakan penolakan putusan MA tentang pembatalan peraturan KPU dalam pasal penetapan caleg terpilih tahap kedua berimbas pada koalisi, PKS menolak gerakan yang dibangun selama ini dikaitkan dengan koalisi. PKS menolak putusan MA karena menilai putusan MA tidak layak.

"Kita belum sampai ke sana (koalisi dan menteri). Kami konsen dulu terhadap ini (putusan MA)," kata Presiden PKS Tifatul Sembiring kepada detikcom usai pertemuan dengan PPP dan PAN di Rumah PAN di Jl Warung Buncit, Jakarta, Rabu (30/7/2009) malam.

Tifatul meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhati-hati menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan penghitungan kursi tahap.
dua. Jangan sampai langkah yang diambil oleh
KPU akan menimbulkan permasalahan baru.


"KPU jangan main-main dengan masalah ini. Jadi tidak seperti sekarang ini, membingungkan," tegasnya.


Tifatul menilai, implikasi dari putusan MA sangat luas. Jangan sampai tahapan pilpres yang sudah berjalan sampai penetapan hasil lalu mundur ke belakang. "Putusan tidak berlaku surut ke belakang, perspektif harus ke depan," harapnya.
[Sumber: detik.com].