Recent Articles

Tampilkan postingan dengan label Setgab. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Setgab. Tampilkan semua postingan
0
Mustafa Kamal (Ketua Fraksi PKS)
JAKARTA - Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal mengatakan pihaknya tidak setuju dengan rencana Partai Demokrat yang akan membawa persoalan calon pimpinan KPK ke Sekretariat gabungan (Setgab) koalisi. Menurut Mustafa, sebaiknya permasalahan itu cukup diselesaikan di Komisi III DPR.

"Persoalan pemilihan Capim KPK itu hak anggota Komisi III. Karena mereka yang akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan, tidak perlu ke Setgab," ujar Mustafa saat dihubungi wartawan, Rabu(24/8/2011).

PKS sendiri hingga kini belum menentukan pilihan kepada delapan nama yang telah diajukan Presiden SBY ke DPR. PKS baru akan memutuskan setelah Komisi Hukum melakukan uji kelayakan dan kepatutan.

"Kita baru menentukan nanti setelah kita lihat kemampuannya mereka di Komisi III. Buat kami profesionalitas penting, tapi komitmen itu tidak kalah penting," jelasnya.

Mustafa menambahkan Setgab partai koalisi boleh membahas persoalan Capim KPK. Namun bukan untuk menyamakan nama-nama yang akan dipillih menjadi pimpinan KPK.

"Kalau sekedar pertemuan untuk memberi masukan atau sekadar tukar pikiran tidak masalah, tapi kalau sampai menentukan harus memilih siapa itu tidak harus," sergahnya. [tribunnews.com/24/8/2011]
By Unknown Filed Under: , , , , , read more +
0
Sekjen PKS Anis Matta
Jakarta - Sekjen PKS Anis Matta menegaskan partainya belum bisa tandatangani kontrak baru koalisi karena menunggu keputusan sidang Majelis Syuro.

Menurutnya, PKS belum bisa menentukan sikap lantaran tidak ada alasan bagi PKS untuk mengganti kontrak koalisi sebelumnya.

"Ini otoritas Majelis Syuro menyetujui atau tidak, bukan DPP. Biar Majelis Syuro yang menentukan. Ya harus bersidang dulu," ujar Anis saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa, (12/4).

Wakil Ketua DPR tersebut mengatakan PKS sebenarnya menginginkan evaluasi menyeluruh daripada kontrak baru terhadap koalisi. Janggal jika muncul kontrak baru tanpa ada evaluasi dalam tubuh Setgab.

"Yang kita tunggu evaluasi secara keseluruhan karena itu tidak dilakukan sama sekali," tambahnya.

Sementara itu, terkait partai lain yang telah menyepakati kontrak baru koalisi dengan telah menandatangani kontrak, Anis mengatakan sebagai pemegang tertinggi keputusan, Majelis Syuro bekerja tidak secara individu.

"Kalau partai lain kita tidak tahu, kita independen mengambil sikap. Majelis Syuro bekerja secara akal kolektif bukan individu," tandasnya. (OL-12)

http://www.mediaindonesia.com
By Unknown Filed Under: , , , read more +
0
Jakarta - Fungsionaris PKS, Nasir Djamil mengungkapkan rapat-rapat Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi selama ini tidak pernah serius mendalami soal-soal yang mesti disikapi bersama. Rapat hanya diisi ramah-ramah, makan bersama, lalu bubar.

"Setgab selama ini hanya jadi tempat bertemu saja. Kalau rapat, hanya makan-makan,ngobrol, setelah itu pulang, tak ada keputusan. Soal isu dan kebijakan tidak didalami. Seharusnya, Setgab didesaian untuk mendalami sebuah kebijakan," ungkap Nasir di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (7/4/2011).

Karena tidak pernah ada keputusan bersama, akhirnya sikap partai-partai koalisi mengusung keinginan masing-masing. Nasir mengatakan tak perlu dilakukan kontrak baru koalisi. "Isi kontrak lama sudah cukup bagus. Cuma implementasi saja yang tidak bagus. Justru kontrak lama yang harusnya dilaksanakan secara sungguh-sungguh," katanya. [tjs]

Sumber: http://inilah.com
By Unknown Filed Under: , , , read more +
0
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) menyetujui usulan pergantian Aburizal Bakrie alias Ical sebagai ketua harian sekretariat gabungan (setgab) parpol koalisi.

"Kalau ketuanya dianggap tidak efektif, mau diganti silakan, tidak ada masalah," kata Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/3/2011).

Namun, PKS menegaskan, pola komunikasi di setgab harus jadi prioritas untuk segera diperbaiki.

"Tapi yang paling penting setgab harus punya referensi dalam mereka membahas dan menyepakati hal-hal yang lebih operasional," sambungnya.

Ketua Komisi I DPR ini menambahkan pertemuan rutin antara Ketum partai koalisi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus dilakukan berkala.

"Jadi sepanjang ini belum ada, ya maka setgab walaupun dipimpin siapa pun juga tetap saja akan muncul silang pendapat karena memang tidak ada referensi," pungkasnya.

Sependapat dengan PKS, politisi PAN Tjatur Sapto Edy menyerahkan sepenuhnya keputusan pergantian Ical ke SBY. Kalaupun SBY menghendaki pergantian, PAN menyetujuinya.

"Wacana kan dari teman-teman koalisi, terserah presiden saja sebagai ketua, kalau nyaman silakan, kalau tidak, kita tidak keberatan," katanya terpisah.

Namun, PAN menyarankan adanya sistem bergilir bagi pemegang posisi ketua harian setgab. "Kekuasaan itu harus dipergilirkan, koalisi ini semua sama, sederajat," tutupnya.
------------------------------
Sumber : okezone.com
By Unknown Filed Under: , , , read more +
0
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera masih belum sreg dengan usulan kontrak politik mengikat dalam koalisi, yang diusulkan Partai Demokrat. Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim mengatakan usulan tersebut harus terlebih dahulu dibahas di Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Pendukung Pemerintah.

Dia sendiri memilih untuk menyerahkan sepenuhnya soal itu kepada Ketua Sekretariat Gabungan yang juga Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono. "Kan belum ada statemen dari Ketua Setgab soal ini," ujarnya kepada Tempo hari ini, Jumat 11 Maret 2011.

Sebelumnya, Demokrat meminta kontrak politik baru yang dibuat untuk partai anggota koalisi lebih bersifat mengikat. Mereka ingin agar perbedaan sikap dalam anggota koalisi diselesaikan didalam Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Pendukung Pemerintah.

 Sehingga, nantinya tidak akan ada lagi perbedaan pandangan saat harus menentukan sikap. Seperti yang terjadi saat pengambilan putusan soal usulan pembentukan panitia khusus hak angket pajak di DPR beberapa waktu lalu.

Abdul Hakim menanggapi usulan tersebut hanya sebagai tawaran Demokrat. "Belum tentu SBY setuju," ujarnya. Meski menganggap usulan Demokrat itu sah-sah saja, namun menurut Abdul Hakim, soal itu harus terlebih dahulu dibahas di Setgab Koalisi.
-----------------------------------
Posted : kyw
Sumber: tempointeraktif.com
By Unknown Filed Under: read more +